Dewan Pakar BUMN Care Memet Hakim : BUMN harus tingkatkan deviden untuk negara

Jakarta, bumncare.com (22/12/2022). Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per September 2022 tercatat mencapai Rp1.310,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dengan capaian realisasi itu maka penerimaan pajak dalam 9 bulan pertama 2022 telah melonjak sebesar 54,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

“Penerimaan negara kita masih cukup kuat, tumbuhnya 54,2 persen sampai dengan September 2022 atau mencapai Rp1.310,5 triliun untuk penerimaan pajak saja,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi PPh non migas tercatat sebesar Rp723,3 triliun atau mencapai 96,6 persen dari target APBN.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pakar BUMN Care DR. Ir. Memet Hakim MS menilai walau saat ini situasi ekonomi global dinilai masih sedang tidak baik-baik saja.

Namun demikian, kondisi Indonesia masih relatif resilien. Artinya dampak negatif global dapat diantisipasi di dalam negeri, kondisi ekonomi negara kita masih cukup tangguh.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa penerimaan pajak hingga September 2022 mencapai Rp1.310,5 triliun (88,3 %) dari target tahun 2022 Rp2.021,2 triliun.

Menurut Memet, hal itu menunjukkan optimisme penerimaan pajak yang lumayan tinggi. Dimana menurut Memet menggambarkan harga komoditas masih cukup bagus, pertumbuhan ekonomi Indonesia momentumnya menggeliat yang menimbulkan penerimaan pajak, dan juga apakah terkait dengan implementasi dari undang undang HPP kita yang cukup baik,” sebagaimana tutur Menkeu.

Selain itu, ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 335,6 triliun termasuk target setoran dividen BUMN kepada pemerintah senilai Rp37 triliun.
Sebagaimana diketahui, Meneg BUMN cukup antusias atas keberhasilan sejumlah perusahaan BUMN menduduki peringkat teratas dalam pendapatan dalam daftar 100 perusahaan terbesar yang dikeluarkan Majalah Fortune tahun 2021. Nilai assetnya BUMN mencapai Rp. 9.399 Triliun.

Namun dividennya hanya 37 T (0.4 %). Ini kan tidak benar. Harusnya deviden perusahaan BUMN bisa di patok 5 % dan bisa mencapai minimal 470 T untuk negara, kata Memet. Demikian juga terdapat 27 perusahaan BUMN yang masih merugi, untuk tahun mendatang agar dapat dipacu kinerja nya.

Memet juga mengusulkan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara lainnya adalah dengan pelaksanaan Production Sharing Contract (PSC) dari perusahaan asing yang menggunakan Tanah, Bumi & Air.

Contoh yang bagus, selama ini PSC dilakukan SKK Migas. Hal Ini dapat dijalankan juga di sektor Perkebunan terutama Kelapa Sawit dan Karet. Demikian juga sektor pertambangan dan perikanan dan lainnya, PSC hingga saat ini belom berjalan.

Sebagaimana di ketahui selain nilai eksport komoditas tambang Batubara yang sangat besar, nilai ekspor nikel saja tahun 2022 sekitar Rp 465 triliun, papar Memet.

Mengutip Ekonom Faisal Basri (2021), Memet mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 200 triliun pada lima tahun terakhir akibat banyaknya ‘kebocoran’ dalam setoran pajak ekspor dan adanya kebijakan yang sangat menguntungkan pihak asing.

Kebocoran diatas, sebenarnya merupakan sumber potensi seharusnya bagi penerimaan negara, bila PSC di terapkan pasti lebih besar pendapatan negara.

Demikian juga masih menurut Memet, seandainya Menkeu lebih adil dan bijaksana kepada rakyat yang sudah semakin miskin. Rakyat miskin jangan dijadikan sasaran sumber pajak berlebihan juga.

Dengan pendapatan APBN yang sudah melebihi target pajak saja di 2022, sebenarnya pembebasan PBB bisa di perluas bagi rakyat miskin, subsidi pupuk di tingkatkan, anggaran pendidikan, kesehatan, subsidi listrik dapat diperbesar.

Demikian juga subsidi Tranportasi umum bagi para karyawan swasta, ASN, pelajar serta mahasiswa dapat dibuat lebih murah, sehingga volume penggunaan mobil dan motor pribadi di perkotaan dapat berkurang dan dapat mengurangi subsidi BBM juga, tegas Memet yang juga Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ( APIB ) tersebut.

( Agus Irawan / Erick )